Hal itu sebagaimana terlihat dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum (PU) masing-masing fraksi atas pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) LKPJ Bupati/Wakil Bupati Trenggalek periode 2005-2010 di gedung DPRD setempat, Senin.
Enam Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Trenggalek yaitu Fraksi Karya Nasional, Fraksi PDIP, Fraksi APRI, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS secara berurutan menyampaikan pemandangan umumnya secara bergantian.
Fraksi Karya Nasional yang mendapat giliran pertama lebih banyak memberi apresiasi atas kerja keras pemerintahan (Bupati) Soeharto atas upayanya meningkatkan pendapatan daerah.
"Namun, fraksi kami berpendapat bahwa kualitas pelayanan RSUD dr Soedomo serta kantor perijinan harus lebih ditingkatkan lagi," kata Ahmad Jauhari, juru bicara Fraksi Karya Nasional melalui pidato pembacaan pandangan umumnya.
Sementara itu, FPDIP dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh Guswanto memberikan kritikan terhadap pengelolaan APBD Tahun 2009 yang menurut FPDIP masih belum optimal.
Hal itu, kata Guswanto, bisa diketahui dari adanya sisa lebih anggaran (silpa) yang cukup besar, yaitu Rp76 miliar lebih.
Terhadap besarnya silpa tersebut, FPDIP memberikan saran agar ke depan pihak eksekutif lebih teliti dalam mengalokasikan anggaran serta disertai perencanaan yang baik dan jangan bangga dengan Silpa besar.
Sedangkan Fraksi APRI melalui juru bicaranya, Jumani, meminta penjelasan perkembangan penyertaan modal di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trenggalek.
"Fraksi kami berharap agar pembangunan 'multiyears' seperti stadion Minaksopal dan jalan tembus Gemaharjo–Prigi agar dituntaskan pada tahun 2010 ini," kata Jumani.
Mempertajam pandangan umum fraksi karya nasional, FPDIP, dan APRI, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) melalui juru bicaranya, Agus Winarto, lebih terfokus pada upayanya meminta laporan hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBD 2009.
"Berapa besarnya silpa, bagaimana pengalokasiannya, serta apa saja masalah yang disorot oleh BPK atas pelaksanaan APBD 2009 haruslah disampaikan secara terbuka agar DPRD bisa dengan mudah melakukan pembahasan," kata Agus Winarto.
Sedangkan, Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya, Mugiyanto, S.Pd. lebih berfokus pada dana bantuan sosial dan hibah. Fraksi tersebut meminta penjelasan kepada siapa belanja hibah dan subsidi dialokasikan dan kriterianya apa.
Giliran terakhir Fraksi PKS. Melalui juru bicaranya, Muhadi, mengkritisi PDAU dan PDAM yang dalam laporan keuangan belum menghasilkan keuntungan. Selain itu FPKS juga meminta penjelasan tentang dana hibah dan bantuan sosial.*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar